POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Ketika anggaran daerah semakin terbatas akibat kebijakan efisiensi, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan satu komitmen penting dalam mendukung  pembangunan untuk masyarakat tidak boleh ikut melambat, maka tanggung jawab sosial perusahaan harus tetap berjalan.

Kondisi itu membuat Pemkab Berau harus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha. Bupati Sri Juniarsih meminta koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), camat, serta perusahaan agar perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat melalui pola gotong royong.

Skema yang ditawarkan pun sederhana dan praktis. Pemerintah daerah melakukan pemotongan pada ruas jalan yang rusak, sementara perusahaan membantu penanganan lanjutan melalui semenisasi.

“Kalau menggunakan APBD, prosesnya panjang karena harus mengikuti regulasi. Sementara kami harus melayani 13 kecamatan dan 100 kampung,” katanya.

Seperti  kondisi jalan menuju Kecamatan Segah yang hingga kini masih dipenuhi lubang dan gelombang. Infrastruktur yang rusak tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi kampung.

“Untuk itu kami bukan hanya meminta, tapi memaksa. Tidak usah dibangun jalan baru, yang penting masyarakat tidak lagi merasakan jalan bergelombang dan berlubang,” tegas Sri Juniarsih.

Dalam kesempatan itu Bupati Sri Juniarsih Mas juga mengakui bahwasanya  Pemkab Berau  telah berupaya melakukan perbaikan melalui dana bagi hasil sawit. Namun, penurunan signifikan dana tersebut membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas.

“Karenanya tadi sempat sepanjang perjalanan menuju ibu kota Kecamatan Segah melihat masih banyak jalan berlubang. Untuk membangun jalan, tentu kami memiliki keterbatasan pendanaan, baik dari APBD maupun provinsi,” ujarnya.

Di Kecamatan Segah sendiri terdapat 22 perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit. Namun, Bupati menilai kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan tersebut masih perlu diperkuat agar benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Perusahaan harus mengambil peran. Jangan hanya mengambil kekayaan daerah, tetapi CSR tidak transparan dan tidak berdampak ke masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa penurunan kuota produksi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab sosial perusahaan.

“Kuota produksi boleh berkurang, tapi kewajiban CSR tidak boleh hilang. Itu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain perbaikan jalan, Sri Juniarsih mendorong pemanfaatan CSR untuk mendukung pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta perbaikan jalan kampung. Dalam sektor lingkungan, ia menekankan pentingnya penguatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) serta pengadaan insinerator ramah lingkungan.

Menurutnya, sampah kini bukan sekadar persoalan, melainkan peluang ekonomi jika dikelola dengan baik.

“Sampah basah bisa dimanfaatkan, sampah plastik dan kaleng bisa diolah menjadi bahan bernilai ekonomi. Ini peluang bagi masyarakat,” jelasnya.

Sikap tegas yang ia sampaikan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan masyarakat luas. Ia berharap sinergi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, hingga unsur TNI-Polri dapat mempercepat perbaikan infrastruktur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kampung.

“Kita memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam yang besar. Semua pihak harus berperan agar berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)